JAKARTA, Nepotiz – Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menyiapkan sebuah program pemberdayaan yang ditujukan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
“Kami juga akan memberikan bantuan kepada orang tua siswa. Insya Allah, rumah mereka akan diperbaiki melalui program pemerintah. Selain itu, orang tuanya akan diberdayakan, sementara anak-anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/5/2025), seperti dikutip dari Antaranews.
Menurutnya, program pemberdayaan ini akan melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi harapan baru bagi ribuan anak Indonesia untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih gemilang.
Hal ini disampaikan oleh Mensos yang akrab disapa Gus Ipul saat meninjau proses penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, beliau berkesempatan bertemu dengan salah satu orang tua calon siswa Sekolah Rakyat, yaitu Ibu Rustini.
“Saya baru saja bertemu dengan Ibu Rustini. Penghasilannya rata-rata Rp 50.000 per hari, dan beliau harus menafkahi tiga orang anak. Beliau adalah seorang single parent yang juga merupakan penyandang disabilitas. Rumahnya berukuran hanya 2×3 meter, dan dihuni oleh empat orang. Keluarga seperti inilah yang menjadi perhatian utama dari Presiden Prabowo,” jelas Gus Ipul.
Perlu diketahui, penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya.
Dalam forum tersebut, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Kemudian, pendamping sosial akan mendata anak-anak yang akan lulus SD atau SMP, dan melakukan pendekatan langsung ke rumah masing-masing calon siswa.
Sebagai informasi tambahan, Sekolah Rakyat dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA. Model sekolah ini adalah pendidikan berasrama selama 24 jam yang mengintegrasikan pembelajaran formal, penguatan karakter, serta orientasi dan matrikulasi.
Calon siswa tidak perlu mengikuti tes akademik, melainkan hanya diwajibkan untuk lolos verifikasi administratif berdasarkan DTSEN dan termasuk dalam desil 1 atau 2 (kelompok masyarakat miskin).
Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2025 dan akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Insya Allah, pada pertengahan Juli, kegiatan belajar mengajar sudah dapat dimulai dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya di Kemensos, Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025.
