Pemerintah terus menggencarkan upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui inisiatif Sekolah Rakyat. Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program ini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, secara langsung meninjau proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, pada hari ini. Kunjungan ini menandai langkah awal implementasi sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan sangat miskin.
"Saya berkesempatan bertemu dengan Ibu Rustini. Dengan pendapatan sekitar Rp 50 ribu per hari, beliau harus menafkahi tiga orang anak. Beliau adalah seorang ibu tunggal sekaligus memiliki disabilitas. Rumahnya yang berukuran 2×3 meter menjadi tempat tinggal bagi empat orang. Keluarga inilah yang menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo," ujar Saifullah dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu (25/5/2025).
Beliau menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Model pendidikan yang diterapkan adalah berasrama selama 24 jam, menggabungkan pembelajaran formal, penguatan karakter, serta orientasi dan matrikulasi.
"Para calon siswa harus memenuhi syarat lolos verifikasi administratif berdasarkan DTSEN dan terdata dalam desil 1 atau 2. Tidak ada ujian akademik," jelasnya.
Kementerian Sosial juga menyiapkan program pemberdayaan yang ditujukan bagi orang tua siswa. Bersama dengan pemerintah daerah, berbagai intervensi akan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.
"Kami juga memberikan bantuan kepada orang tua siswa. Insyaallah, rumah mereka akan direnovasi melalui program pemerintah. Orang tua diberdayakan, dan anak-anak mereka dapat bersekolah di Sekolah Rakyat," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh. Saat ini, sudah ada 113 anak yang terdaftar sebagai calon siswa, dan jumlah rombongan belajar akan ditingkatkan dari dua menjadi empat kelas sesuai arahan Menteri Sosial.
Gedung sementara yang akan digunakan adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarnegara, yang sedang direnovasi ringan oleh Kementerian PUPR dan diharapkan selesai dalam waktu satu bulan. Untuk pengembangan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di Kelurahan Wangon untuk jenjang SMP Sekolah Rakyat.
"Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi harapan baru bagi ribuan anak di Indonesia, menjadi solusi untuk keluar dari kemiskinan dan menuju masa depan yang lebih baik," kata Amalia.
Proses penjaringan dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya. Dalam forum ini, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Selanjutnya, pendamping sosial akan mendata anak-anak yang akan lulus SD atau SMP, dan melakukan pendekatan langsung ke kediaman mereka.
Rizky (17), putra sulung Ibu Rustini, yang merupakan orang tua dari calon siswa Sekolah Rakyat, tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia tinggal bersama ibu dan kedua adiknya di sebuah rumah sempit milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terletak di daerah dengan akses jalan yang terjal. Rumah tersebut berdinding asbes, berlantai tanah yang hanya ditutupi karpet, beratap seng, dan tidak memiliki fasilitas listrik serta mandi, cuci, kakus (MCK).
Karena kesulitan ekonomi, Rizky terpaksa putus sekolah dan tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMP. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, semangat Rizky untuk belajar tidak pernah padam. Ia memiliki keinginan untuk kembali menuntut ilmu dan mengubah masa depannya melalui Sekolah Rakyat.
"Setelah lulus dari Sekolah Rakyat, saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan mewujudkan cita-cita saya untuk memiliki bengkel otomotif sendiri. Terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Menteri. Semoga selalu diberikan kesehatan," pungkas Rizky.
