JAKARTA, Nepotiz – Pagi ini, Jumat (23/5/2025), Kementerian Keuangan menggelar pelantikan para direktur jenderal, termasuk pucuk pimpinan baru untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dua nama santer terdengar akan mengisi posisi penting tersebut, yakni Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi Utama.
Namun, segudang pekerjaan rumah (PR) telah menanti mereka begitu resmi dilantik. Mulai dari pembenahan sistem perpajakan hingga mengatasi serbuan barang ilegal, tugas yang diemban kedua dirjen baru ini tidaklah ringan.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menekankan bahwa perbaikan sistem Coretax harus menjadi prioritas utama di Direktorat Jenderal Pajak.
Sistem ini, yang menjadi fondasi utama pelayanan dan pengawasan perpajakan, hingga saat ini masih menyimpan sejumlah kendala teknis dan regulasi.
"Saya berdiskusi dengan para profesional perpajakan minggu ini, dan mereka masih menemukan masalah terkait Coretax. Perbaikan mendesak diperlukan, baik dari sisi teknis maupun regulasi," ungkapnya saat dihubungi Liputanku, Rabu.
Liputanku/NIRMALA MAULANA A Letjen Djaka Budi Utama saat menjabat sebagai Asintel Panglima TNI dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).Selain Coretax, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga menjadi perhatian utama bagi DJP. Praktik ilegal ini diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Celah pengawasan yang belum sepenuhnya tertutup dimanfaatkan oleh oknum pengusaha tidak bertanggung jawab, bahkan disinyalir ada yang mendapat perlindungan dari oknum aparat.
Sementara itu, Letjen Djaka Budi Utama, yang digadang-gadang akan memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga akan menghadapi tantangan serupa.
Selain masalah rokok ilegal, lonjakan impor barang ilegal, khususnya tekstil dari China, perlu diwaspadai karena berpotensi mengancam keberlangsungan industri pengolahan dalam negeri.
"Selain itu, dampak dari perang dagang akan memicu peningkatan masuknya barang murah ilegal dari China ke Indonesia. Hal ini menjadi ancaman serius bagi industri pengolahan kita. Industri pengolahan yang kuat adalah kunci untuk mempertahankan lapangan kerja," jelas Bhima.
Tidak hanya itu, perluasan objek cukai baru, seperti rencana penerapan cukai batu bara, juga perlu menjadi agenda reformasi di Bea dan Cukai.
Bhima mengingatkan bahwa meskipun Djaka memiliki latar belakang militer yang kuat dalam bidang pengawasan, kemampuan konseptual tetap dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang strategis dan berkelanjutan.
"Saya khawatir target penerimaan bea masuk sebesar Rp 301,6 triliun akan kembali meleset tahun ini. Terlebih lagi, dengan adanya perang dagang, serbuan barang impor ilegal, dan maraknya peredaran rokok ilegal," imbuh Bhima.
Sebagai informasi tambahan, pelantikan hari ini akan diadakan secara tertutup pada pukul 09.30 WIB di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, dan dilanjutkan dengan konferensi pers terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KiTa (APBN KiTa).
Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, mengonfirmasi bahwa seluruh direktur jenderal, baik yang tetap, mengalami rotasi, maupun yang baru, akan dilantik secara bersamaan.
"Semua dirjen di Kemenkeu akan dilantik besok. Ada yang tetap, ada yang rotasi, dan ada yang baru," kata Deni pada hari Kamis (22/5/2025).
Namun, nama-nama resmi yang akan dilantik masih dirahasiakan hingga acara pelantikan berlangsung. “Lihat saja besok ya,” ujar Deni singkat.
