JAKARTA, Nepotiz – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir, memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses penyediaan lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi ini diberikan sebagai tindak lanjut dari arahan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Keduanya meminta agar Pemda mengajukan sebanyak mungkin, maksimal 10 opsi lokasi lahan yang nantinya akan difungsikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang lebih dikenal sebagai dapur umum MBG.
Tomsi menjelaskan bahwa percepatan dalam pengumpulan data ini sangat penting agar program MBG dapat segera diimplementasikan di berbagai daerah.
“Data tersebut memegang peranan krusial bagi BGN. Data-data tersebut akan melalui proses verifikasi ulang untuk menentukan kelayakan masing-masing lokasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (22/5/2025).
Tomsi menjelaskan lebih lanjut bahwa pembatasan maksimal hingga 10 lokasi dimaksudkan untuk memberikan alternatif jika salah satu lokasi ternyata tidak memenuhi persyaratan.
Hal ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian anggaran yang diperlukan.
Ia menekankan betapa pentingnya ketersediaan lahan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Jenderal Polisi dengan pangkat Bintang 3 ini menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 1.542 dapur yang ditargetkan selesai pada bulan Agustus mendatang.
Ribuan dapur tersebut akan ditempatkan di lokasi yang berdekatan dengan sekolah, dengan tujuan untuk mempermudah proses distribusi MBG.
“Dicari lokasi yang paling strategis, sekali lagi saya tekankan, yang paling strategis,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar lahan yang digunakan untuk dapur MBG memiliki status hak pakai yang dipinjamkan dari Pemda.
Lokasi yang ideal diharapkan berdekatan dengan sekolah-sekolah yang menampung setidaknya 3.000 siswa, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit.
“Artinya, lokasi ini kita harapkan tidak terlalu jauh dari kelompok sasaran,” tegasnya.
