Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini menjadi contoh utama dalam integrasi data sosial ekonomi nasional (DTSEN). Tonggak penting ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara tersebut berlangsung di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada hari Rabu (21/5).
Kerja sama ini memiliki cakupan yang luas, meliputi penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, hingga pengembangan data serta informasi statistik pembangunan daerah. Tak hanya itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi fokus utama. Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, serta dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus, survei, pendataan, dan pemutakhiran data tunggal sosial maupun ekonomi nasional.
Dengan adanya MoU ini, Surabaya diharapkan dapat menjadi pilot project nasional. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antar lembaga dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah secara terintegrasi dan akurat, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kementerian Perumahan. Dalam pertemuan tersebut, validitas data warga miskin menjadi sorotan utama. Hasilnya, disepakati bahwa data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data tunggal nasional, di bawah koordinasi BPS.
“Setelah rapat bersama Kementerian Perumahan, kami segera menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka sangat terkejut dengan detail data yang dimiliki oleh Kota Surabaya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada hari Kamis (22/5/2025).
Beliau menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki sistem pendataan yang mampu memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian di tingkat Rukun Warga (RW).
“Keakuratan data yang dimiliki oleh Kota Surabaya inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya MoU pada hari ini,” jelasnya lebih lanjut.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini berharap agar proses integrasi data bersama BPS dan Kementerian Bappenas dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan. Nantinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy akan mengundang seluruh kepala daerah untuk menyaksikan hasil nyata dari proyek percontohan ini.
“Kami berharap bahwa model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” harapnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap langkah inovatif Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Eri Cahyadi dalam menginisiasi kolaborasi ini. Beliau juga menekankan betapa pentingnya integrasi dan rekonsiliasi data lintas instansi demi mencegah kebingungan dalam implementasi kebijakan.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerja sama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” ujar Tito Karnavian.
Beliau juga memberikan kepastian dukungan penuh terhadap model integrasi data yang diusung, agar ke depannya dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Tentu saja, kami mendukung penuh kerja sama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU ini dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi atas langkah responsif Surabaya sebagai kota percontohan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia juga memuji respon cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti hasil diskusi terkait DTSEN, yang dianggap sangat penting untuk mewujudkan basis data nasional yang kokoh dan kredibel.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” jelasnya.
Amalia menambahkan bahwa pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus, serta disertai proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Dengan adanya kerjasama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” pungkasnya.
