Nepotiz, Jakarta – Penggunaan wadah atau food tray dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama karena impornya dari Tiongkok.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya mencari pemasok food tray dari dalam negeri.
Dadan meyakinkan bahwa data yang menyebutkan penggunaan food tray impor sudah tidak relevan. Jika masih ditemukan, hal tersebut merupakan pelanggaran SOP di tingkat SPPG.
"Saat ini, kami sedang mengkaji potensi industri lokal, dan tampaknya ada peningkatan. Kami juga diminta untuk memprioritaskan produksi dalam negeri dalam badan gizi," ujar Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (21/5).
Dadan mengklaim bahwa pihaknya telah memperoleh informasi mengenai wadah serupa yang diproduksi di dalam negeri.
"Sebenarnya ini adalah produk dagang biasa yang jarang digunakan. Namun, menjadi populer setelah uji coba kami menunjukkan kepraktisan, kualitas, kebersihan, dan daya tahannya," ungkap seorang anggota Komisi IX DPR RI.
"Akibatnya, permintaan meningkat karena keunggulannya dibandingkan bentuk lainnya. Hal ini pasti akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri," pungkasnya.
Ribuan Wadah Menu MBG Berasal dari Tiongkok
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti impor ribuan wadah atau food tray menu MBG dari Tiongkok.
Ia menyayangkan penggunaan food tray impor dalam program MBG. Nurhadi memahami bahwa harga food tray buatan lokal memang lebih tinggi dibandingkan produk Tiongkok.
"Saya mendengar ribuan kontainer berisi food tray datang dari Tiongkok. Kita akui bahwa produk lokal kalah dalam hal harga," kata Nurhadi saat rapat dengan BGN dan BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Pemerintah Tiongkok sangat mendukung ekspor industri rumahan melalui kebijakan subsidi. Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk bersaing dalam hal harga," jelas Nurhadi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayan, mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalisir potensi keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Salah satunya adalah dengan lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk MBG. Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Dari kejadian yang ada, kita ketahui bahwa gangguan kesehatan penerima manfaat dapat disebabkan oleh kualitas bahan baku yang buruk. Oleh karena itu, kita tingkatkan selektivitas dan memastikan bahan baku selalu segar," kata Dadan.
Selain itu, Dadan menekankan pentingnya meminimalkan rentang waktu antara proses memasak dan persiapan MBG untuk menjaga mutu makanan.
"Kejadian di Sukoharjo, Sumatera Selatan, Bandung, dan Tasikmalaya menunjukkan bahwa proses yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas. Oleh karena itu, kami meminta seluruh SPPG untuk meminimalkan waktu antara memasak dan penyiapan," ujarnya.
Sumber: Merdeka.com
