Ketua Bappilu NasDem, Prananda Surya Paloh, memberikan tanggapannya terkait usulan dari KPK mengenai penambahan dana bagi partai politik (parpol) yang bersumber dari APBN. Menurut Prananda, langkah ini berpotensi menjadi upaya pencegahan praktik korupsi.
“KPK memiliki idealisme yang bagus dan benar dalam hal ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal ini akan benar-benar mampu mengubah moralitas individu? Bukan semata-mata partainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan usulan tersebut, semuanya kembali lagi kepada individu maupun partai politik masing-masing,” jelas Prananda dalam keterangannya pada hari Rabu (21/5/2025).
Pernyataan ini disampaikan oleh Prananda saat ia memimpin rapat pimpinan nasional (rapimnas) Garda Pemuda NasDem pada hari Selasa (20/5). Dalam forum rapimnas tersebut, Prananda juga menegaskan komitmen partainya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“NasDem secara tegas mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo. Walaupun demikian, kami memilih untuk menolak tawaran jabatan, karena pada awal pemilu, NasDem mengusung calon yang berbeda,” ungkapnya.
“Kami memberikan kesempatan kepada partai-partai pendukung Pak Prabowo untuk berperan aktif. Namun, kami siap untuk menjadi sparing partner dan mitra yang konstruktif bagi pemerintah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prananda mengingatkan pentingnya bagi seluruh kader untuk lebih aktif dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Ia menyoroti bahwa Pemilu 2029 mendatang akan didominasi oleh pemilih pemula.
“Setidaknya, sebulan sekali kita adakan kegiatan bakti sosial atau olahraga bersama agar anak-anak muda merasa lebih dekat dengan kita. Ingat, Pemilu 2029 akan semakin kompetitif dengan dominasi pemilih muda. Garda Pemuda NasDem harus mampu hadir dan merangkul anak-anak muda,” tegasnya.
“Kami berharap Garda Pemuda NasDem berhasil membangun opini positif di kalangan anak muda untuk memperbesar suara partai. Anak muda harus berani berpikir out of the box untuk menarik perhatian pemilih pemula. Persaingan di tahun 2029 nanti akan jauh lebih ketat,” imbuhnya.
Selain itu, Prananda juga menekankan pentingnya masyarakat untuk menilai seseorang berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ia berharap agar masyarakat tidak hanya melihat dari nama keluarga atau latar belakangnya.
“Di tengah ramainya isu politik dinasti saat ini, saya ingin memberikan klarifikasi. Apakah politik dinasti itu salah atau benar? Jawabannya ambigu, tidak ada jawaban pasti. Mari kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai,” ujarnya.
Prananda menegaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Ia menyatakan bahwa partainya selalu berupaya untuk tidak melakukan diskriminasi dalam berbagai hal.
“Bisa dilihat dari pola perekrutan calon legislatif (caleg) dari tahun 2014, 2019, hingga 2024 kemarin. Kami menerima semua golongan dengan tangan terbuka,” tuturnya.
Pimpinan KPK, seperti yang diketahui, mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik diberikan alokasi dana yang signifikan. Pendanaan ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“KPK telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana yang besar bagi partai politik, merekomendasikan pendanaan terhadap partai politik. Tujuannya agar partai politik tersebut dapat dibiayai dari APBN,” ungkap Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam sebuah webinar tematik pendidikan antikorupsi bertajuk ‘State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP‘ yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube KPK pada hari Kamis (15/5).
Kepala Presidential Communication Officer (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa ide tersebut masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Ya, yang jelas Presiden memiliki agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu memberantas korupsi. Jadi, ide-ide yang bertujuan untuk memberantas korupsi tentu bisa didiskusikan,” kata Hasan kepada awak Liputanku di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari Senin (19/5).
