Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meresahkan. Beliau menekankan pentingnya kehadiran dan peran aktif pemerintah dalam upaya menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
“Tujuan dari reformasi yang kita perjuangkan adalah terwujudnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang sesungguhnya. Demokrasi itu jangan hanya berhenti di kotak suara, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke ‘dapur’ setiap keluarga. Dalam konteks demokrasi ekonomi, ini berarti perlindungan yang optimal bagi seluruh masyarakat pekerja,” tegas Ibu Puan dalam keterangannya pada hari Rabu, 21 Mei 2025.
Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang dirilis pada tanggal 20 Mei 2025, menunjukkan adanya 26.454 pekerja yang terkena dampak PHK. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, sebuah fakta yang cukup mencemaskan.
Menurut Ibu Puan, lonjakan angka PHK ini bukan sekadar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, ini adalah sebuah peringatan keras bahwa krisis ketenagakerjaan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
“Karena demokrasi sejati tidak hanya menjamin hak-hak kita di bidang politik, tetapi juga hak-hak di bidang ekonomi, yaitu hak untuk hidup makmur dan sejahtera,” jelas beliau.
Oleh karena itu, Ibu Puan mendesak Pemerintah untuk segera merespons situasi ini dengan strategi yang nyata dan terukur. Beliau juga meminta agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang jelas dan komprehensif untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka pengangguran di Indonesia.
“Kita perlu menggalakkan program padat karya secara masif, menyediakan program relokasi atau pelatihan ulang yang relevan bagi para pekerja yang terdampak, dan mengintensifkan dialog yang konstruktif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait,” urainya.
Lebih lanjut, Ibu Puan menekankan bahwa kerja sama yang solid dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena badai PHK ini. Beliau meyakinkan bahwa DPR akan sepenuhnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk para tenaga kerja.
“Membangun Indonesia yang hebat ini membutuhkan kolaborasi erat dari seluruh anak bangsa,” ujarnya dengan penuh semangat.
“Dan negara tidak boleh lagi hanya menjadi penonton pasif ketika rakyatnya terpuruk dan kehilangan mata pencaharian. Kerja sama yang sinergis sangat penting untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang mampu menyelamatkan para tenaga kerja Indonesia,” pungkasnya.
