Fenomena warga Pandeglang yang berinisiatif memperbaiki jalan rusak secara swadaya akhirnya mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Mereka pun menghimbau agar warga bersabar.
"Saya memohon kesabaran dari masyarakat, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas inisiatifnya," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Asep Rahmat, pada hari Rabu (21/5/2025).
Asep menjelaskan bahwa Pemkab Pandeglang menghadapi kendala dalam hal pendanaan untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Menurut penuturannya, anggaran dana transfer ke daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi.
"Dana yang seharusnya ditransfer ke daerah, yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dan bidang irigasi, sementara ditarik kembali ke pusat," terangnya.
Rahmat menambahkan bahwa Bupati Pandeglang telah mengirimkan surat permohonan agar dana tersebut dapat dikembalikan ke Pandeglang. Langkah ini diambil karena keterbatasan fiskal anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
"Ibu bupati telah bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, memohon agar DAK yang ditarik dapat dikembalikan. Hal ini dikarenakan Pandeglang masih merupakan daerah dengan fiskal yang belum mandiri, sehingga membutuhkan perhatian khusus," imbuhnya.
Dia juga menjelaskan bahwa saat ini, panjang ruas jalan milik Pemkab yang mengalami kerusakan mencapai 251 km. Diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalan ini.
"Jika ingin menyelesaikan seluruh masalah jalan tahun ini, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Sementara, kondisi fiskal kita belum memungkinkan," ungkapnya.
Seperti yang telah diketahui, warga di beberapa kecamatan di Pandeglang telah mengambil inisiatif untuk memperbaiki jalan secara swadaya. Langkah ini diambil karena pembangunan dari pemerintah belum juga terealisasi.
"Daripada terus menunggu pemerintah yang belum bertindak, kami masyarakat berinisiatif untuk melakukan swadaya," ungkap Halimah, seorang warga Desa Ciseureuhen, Kecamatan Cigeulis, saat dimintai keterangan pada hari Selasa (20/5).
