Rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai Juli mendatang, menimbulkan beberapa pertanyaan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa program tersebut berpotensi mengganggu layanan utama yang selama ini menjadi fokus Kementerian Sosial di berbagai sentra.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa fungsi sentra sebagai pusat layanan rehabilitasi sosial tidak akan berubah, meskipun program Sekolah Rakyat akan diimplementasikan di seluruh sentra terpadu maupun sentra yang ada.
Beliau menegaskan bahwa layanan seperti perawatan, konseling, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat akan tetap berjalan seperti biasanya.
"Sentra tetap akan melayani masyarakat yang membutuhkan perawatan, konsultasi, atau rehabilitasi sosial secara umum. Semuanya tetap berjalan," jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada hari Rabu (21/5/2025).
Penjelasan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, pada hari Senin (20/5).
"Semuanya berjalan seperti sediakala. Tidak ada layanan yang dihilangkan. Layanan sentra akan tetap aktif untuk masyarakat yang memerlukan rehabilitasi sosial," lanjutnya.
Gus Ipul menambahkan, masyarakat yang membutuhkan perawatan, konseling, atau program rehabilitasi sosial tetap dapat mengakses layanan tersebut tanpa kendala. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat tidak akan mengambil alih fungsi sentra, melainkan berjalan bersamaan dengan kegiatan utama sentra.
"Kita ingin memberikan yang terbaik bagi semua pihak, baik mereka yang membutuhkan layanan di sentra, maupun anak-anak dari keluarga rentan yang sekarang memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan dasar melalui Sekolah Rakyat," paparnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan sosial, Kementerian Sosial berupaya untuk mengatasi masalah putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan dasar. Namun, beliau menekankan bahwa fungsi utama sentra tidak akan mengalami perubahan.
Gus Ipul menyampaikan bahwa isu mengenai perubahan fungsi sentra sempat beredar di masyarakat akibat adanya kesalahpahaman di lapangan. Hal ini memunculkan persepsi bahwa Sekolah Rakyat akan mengambil alih fungsi yang sudah ada di sentra.
"Seharusnya hal ini cukup dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Namun karena sudah terlanjur menjadi perbincangan hangat, kami memberikan klarifikasi bersama dengan Komisi Nasional Disabilitas dan pihak-pihak terkait," jelas Gus Ipul.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, memberikan apresiasi terhadap respons cepat dan konkret yang diberikan oleh Kementerian Sosial dalam menangani berbagai permasalahan sosial di lapangan. Ia menilai langkah-langkah seperti pendirian Sekolah Rakyat serta layanan rehabilitasi sosial di sentra sebagai bukti nyata komitmen Kementerian Sosial terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
"Tidak perlu menunggu lama, Kementerian Sosial langsung memberikan respons yang sangat cepat. Inilah yang membuat Kemensos Selalu Ada," ungkap Maman.
Menurut Maman, slogan 'Kemensos Selalu Ada' bukan hanya sekadar jargon, tetapi tercermin dalam tindakan nyata di lapangan dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan seperti rumah roboh, operasi yang gagal, hingga anak-anak yang terpaksa putus sekolah.
Maman juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari langkah afirmatif untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Seperti yang diketahui, Kementerian Sosial berencana untuk membangun 100 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2025, yang dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah. Program ini menargetkan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah, dengan skema pembangunan yang dilakukan dalam dua tahap.
Pada tahap pertama, sebanyak 63 titik telah memasuki tahap kontrak renovasi, dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2025. Jumlah ini mencakup 247 rombongan belajar (rombel) dan akan melayani sekitar 6.105 siswa.
Selanjutnya, pada tahap kedua, sebanyak 37 titik sedang dalam proses survei oleh Kementerian PUPR, dengan estimasi akan menambah 185 rombel dan 4.625 siswa. Seluruh proses renovasi bangunan dipastikan tidak akan mengganggu fungsi utama sentra sosial sebagai pusat layanan rehabilitasi.
Kementerian Sosial menargetkan pendirian 100 titik Sekolah Rakyat hingga akhir tahun 2025. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, Kemensos menegaskan bahwa fungsi dasar sentra sebagai lembaga rehabilitasi sosial tetap menjadi prioritas utama.
