JAKARTA, Nepotiz – Sigit Purnomo Said, atau lebih dikenal sebagai Pasha Ungu, anggota Komisi VIII DPR RI, mengusulkan pembentukan komite independen oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengawal jalannya Sekolah Rakyat.
Usulan penuh perhatian ini disampaikan oleh sang vokalis band Ungu yang kini duduk di kursi DPR RI, dalam sebuah Rapat Kerja yang hangat antara Komisi VIII DPR dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa yang lalu (20/5/2025).
“Harapan kami sangat besar agar komite pengawas independen ini benar-benar terwujud, dibentuk dari elemen masyarakat. Tujuannya sederhana, agar Sekolah Rakyat ini menjadi proyek yang membanggakan, optimal dalam pelaksanaannya, dan selaras dengan cita-cita luhur yang kita impikan bersama,” ungkap Pasha Ungu, seperti yang dilansir oleh Liputanku.
Menurutnya, sektor pendidikan termasuk dalam lima area yang sangat berpotensi menjadi lahan subur bagi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pasha kemudian memberikan contoh konkret. Ia tidak menampik adanya celah nepotisme dalam proses seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat. Hal ini bisa terjadi karena adanya hubungan personal yang dekat dengan tokoh-tokoh penting di lingkungan sekitar, seperti kepala desa, ketua RT, bahkan hingga Camat.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa standar pemilihan calon murid Sekolah Rakyat yang seharusnya berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sangat mungkin disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pendidikan, sayangnya, masuk dalam daftar lima besar area yang paling rawan korupsi. Saya tekankan, ini bicara tentang oknum-oknum tertentu, karena proyek ini skalanya besar, Pak. Jangan sampai nanti, tiba-tiba anak kepala desa atau anak Pak Lurah yang bersekolah di sana, hanya karena gratis dan sepenuhnya didukung oleh pemerintah,” jelasnya dengan nada prihatin.
Oleh karena itu, Pasha merasa yakin bahwa pembentukan komite pengawas independen, yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat yang kredibel, sangat diperlukan. Kehadirannya akan membantu memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan dengan transparan, objektif, meminimalisir penyimpangan, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Pasha juga memberikan masukan berharga terkait pemilihan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia meminta agar pertimbangan utama adalah kedekatan jarak dengan tempat tinggal mayoritas calon peserta didik.
Selain itu, ia berharap agar Mensos beserta jajaran dapat menyediakan fasilitas transportasi untuk menjemput calon-calon murid yang tinggal jauh dari lokasi Sekolah Rakyat.
"Karena, kita tahu, sebagian besar anak-anak dari keluarga kurang mampu biasanya tinggal di daerah pinggiran sungai, pesisir pantai, bahkan di pegunungan. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendapatkan bantuan transportasi untuk menjemput mereka? Ini tentu menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama,” kata Pasha Ungu dengan nada penuh kepedulian.
Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, memberikan kepastian bahwa Sekolah Rakyat akan memulai kegiatan belajar-mengajar pada pertengahan bulan Juli 2025. Ia juga menambahkan bahwa peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Insya Allah, pada pertengahan Juli, Sekolah Rakyat sudah bisa dimulai dan akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dengan optimis di Kementerian Sosial (Kemensos) Salemba, Jakarta, pada hari Selasa (20/5/2025).
