Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, menyatakan bahwa setiap bangsa memerlukan fondasi yang kuat. Bagi Indonesia, fondasi tersebut adalah Pancasila, yang harus tetap teguh di tengah arus globalisasi, tajamnya polarisasi, dan ancaman ideologi asing yang berupaya merasuk, baik secara halus maupun terang-terangan.
Muzani melanjutkan, Pancasila bukan sekadar rangkaian lima sila. Ia adalah representasi dari perjuangan sejarah, perpaduan nilai-nilai luhur budaya nusantara dengan aspirasi kemerdekaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh elemen bangsa Indonesia menghormati dan mengagumi para pendiri bangsa, yang telah dengan brilian merumuskan prinsip-prinsip dasar bernegara secara ringkas, padat, dan komprehensif.
“Pancasila bukan hanya milik segelintir kelompok atau generasi. Melainkan, kepunyaan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah dunia yang semakin riuh dengan ideologi-ideologi impor, dengan janji-janji surga instan, Pancasila justru menyediakan wadah untuk hidup berdampingan, saling percaya demi membangun bangsa yang bersatu tanpa harus seragam,” tegas Muzani dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutannya, saat meresmikan Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang Menuju Indonesia Raya bertema ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya’, hasil kerjasama MPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Acara ini diselenggarakan di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini.
Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa sejak kemunculannya pada 1 Juni 1945, Pancasila tidak pernah sepenuhnya terbebas dari tantangan. Ia pernah diuji, diganggu, dan bahkan beberapa kali nyaris digantikan. Pertanyaan krusialnya adalah, apa yang akan terjadi pada NKRI jika Pancasila tak lagi menjadi pilar kehidupan berbangsa? Jawabannya adalah, Indonesia akan kehilangan arah. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan terombang-ambing, tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
“Lebih jauh lagi, tanpa Pancasila, bangsa ini akan kehilangan landasan untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila hal itu terjadi, maka konflik tidak akan menemukan titik temu yang disepakati bersama. Pada akhirnya, yang muncul adalah perseteruan tanpa batas antara ideologi dan identitas,” ujarnya.
Muzani menambahkan, jika Pancasila digantikan oleh ideologi lain, misalnya agama tunggal, maka banyak warga negara yang tidak menganut agama tersebut akan merasa terpinggirkan di tanah airnya sendiri. Mereka akan kehilangan tempat, hak, dan rasa memiliki terhadap Republik ini. Situasi semacam itu akan bermuara pada diskriminasi, polarisasi, dan pada akhirnya disintegrasi.
Apabila Pancasila digantikan oleh kapitalisme ekstrem, maka tidak akan ada lagi keadilan sosial, dan yang berjaya adalah mereka yang memiliki modal besar. Semakin besar modal yang dimiliki seseorang atau kelompok, semakin besar pula peluang mereka untuk menang. Kaum miskin akan semakin terpuruk, sementara kaum kaya akan semakin berkuasa.
Selanjutnya, jika Indonesia dikuasai oleh ideologi otoriter, maka penghormatan terhadap musyawarah dan nilai-nilai kemanusiaan akan sirna. Yang berkuasa bukanlah lagi kebijakan dan kebijaksanaan, melainkan mayoritas yang mudah berubah menjadi tirani.
Pada kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan pesan khusus kepada generasi milenial Indonesia. Generasi muda tidak mewarisi sebongkah batu, melainkan api yang harus senantiasa dijaga. Api tersebut boleh dibawa ke mana saja, namun selama ia terus menyala, Indonesia akan tetap memiliki arah. Itulah Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga kehilangan masa depan.
Mengingat betapa krusialnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mewujudkan pengamalan Pancasila. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberantasan kemiskinan dan korupsi, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan sektor-sektor lainnya.
Muzani menambahkan, penguatan UMKM dan program-program yang secara langsung menyentuh kesejahteraan rakyat merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas ikhtiar yang dilakukan oleh BPIP beserta seluruh jajarannya, yang tanpa henti menggalakkan pemahaman ideologi Pancasila. Kami juga mengapresiasi para peserta yang hadir dan para narasumber yang telah menyumbangkan pemikiran dalam forum ini. Serta insan pers dalam upaya menyebarkan kebaikan dan optimisme bagi bangsa kita,” ungkapnya.
Terkait tema sarasehan, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa forum ini menjadi sangat esensial sebagai upaya merekonstruksi strategi politik ke depan bagi bangsa Indonesia. Tema yang diangkat sangat relevan, karena perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia.
“Saat ini, kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik global. Di antaranya, muncul isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara. Dalam menghadapi semua itu, kita harus berpegang teguh pada fondasi yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila,” pungkas Muzani.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan bahwa BPIP memandang penting penyelenggaraan acara ini sebagai wadah dialog strategis lintas sektor dan lintas daerah. Selain itu, juga untuk menyatukan perspektif kebangsaan dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Acara ini menjadi momentum bagi kita semua untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kami bersama MPR RI berkolaborasi untuk memperkuat pemahaman para pemimpin nasional dan daerah terhadap arah perubahan geopolitik, merumuskan rekomendasi strategis berbasis nilai-nilai kebangsaan, serta membangun sinergi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Sebagai informasi, acara sarasehan berlangsung lancar dan khidmat, diakhiri dengan sesi diskusi. Turut hadir menyemarakkan kegiatan, para Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir; Lestari Moerdijat; Hidayat Nur Wahid; Eddy Soeparno; Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Kepala BPIP Yudian Wahyudi beserta jajaran, para tamu kehormatan dari Lembaga DPR dan DPD, beberapa perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih dan para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Pangdam, Kapolda, seluruh Indonesia serta tamu undangan lainnya yang bergabung secara langsung maupun daring.
