Nepotiz – Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah memulai langkah berani dengan menginisiasi pembangunan ibu kota baru, Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur.
Proyek ambisius ini bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta yang semakin tenggelam dan mengalami kemacetan parah.
Meskipun proyek ini penuh dengan tantangan, Jokowi dan pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa Nusantara akan menjadi simbol kemajuan dan keberlanjutan bagi negara.
IKN, yang diproyeksikan menelan biaya hingga $32 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, menghadapi beberapa hambatan signifikan, termasuk masalah pendanaan dan keterlambatan konstruksi.
Hingga saat ini, pemerintah baru mampu menarik investasi sebesar Rp 56,2 triliun dari target Rp 100 triliun yang diharapkan hingga akhir 2024.
Keterlambatan ini telah membuat jadwal peresmian yang sebelumnya diharapkan pada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, menjadi tidak pasti.
Jokowi memperkenalkan Nusantara dengan konsep sebagai “kota hutan” atau “jungle city” yang berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.
Lokasi di Kalimantan Timur dipilih karena potensinya untuk mengembangkan kota yang hijau dan berkelanjutan.
Namun, proyek ini tidak luput dari kritik.
Para aktivis lingkungan khawatir bahwa pembangunan skala besar ini akan mempercepat deforestasi di salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia.
Kekhawatiran ini menambah kompleksitas dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota yang benar-benar ramah lingkungan.
Pada awal Agustus 2024, Jokowi menggelar rapat kabinet pertama di Nusantara, meskipun sebagian besar kota tersebut masih dalam tahap konstruksi.
Langkah ini menandai tekad Jokowi untuk menjadikan Nusantara sebagai ibu kota baru, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan.
Dalam rapat tersebut, Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk calon penerusnya, Prabowo Subianto.
Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini jika ia terpilih menjadi presiden pada Oktober mendatang.
Meskipun banyak rintangan, Jokowi tetap optimis bahwa Nusantara akan berfungsi sepenuhnya pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah menargetkan 1,9 juta orang akan tinggal di Nusantara pada saat itu.
Namun, keberhasilan proyek IKN ini akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menarik investasi swasta dan mengatasi masalah lingkungan yang ada.
