JAKARTA, Nepotiz – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga penghujung April 2025, pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sebesar Rp 304 triliun. Angka ini merepresentasikan 39,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025, yaitu sebesar Rp 775,9 triliun.
Selain itu, pembiayaan negara yang bersumber dari non-utang tercatat mencapai Rp 24,9 triliun. Realisasi ini setara dengan 15,6 persen dari target yang tertuang dalam APBN 2025, yaitu sebesar Rp 159,7 triliun.
Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran negara hingga tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp 279,2 triliun, atau mencakup 45,3 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun.
“Artinya, kinerja pembiayaan kita berada di jalur yang tepat dan menunjukkan hasil yang baik,” ungkap Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN KiTa Mei 2025 yang diselenggarakan di kantornya, Jakarta, pada hari Jumat (23/5/2025).
Thomas menambahkan bahwa keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan menjaganya agar tetap sesuai rencana adalah berkat berbagai langkah mitigasi risiko yang telah ditempuh pemerintah selama ini.
Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, dan terukur, dengan mempertimbangkan aspek waktu, ukuran, instrumen, serta kombinasi mata uang.
Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan strategi penarikan utang yang dipercepat (prefunding), menjaga ketersediaan bantalan kas (cash buffer) yang memadai, serta melakukan pengelolaan kas dan utang secara aktif.
“Pemenuhan target pembiayaan tersebut dicapai melalui serangkaian langkah mitigasi risiko, seperti pengadaan pembiayaan utang secara pruden,” tegasnya.
Pemerintah Merencanakan Penerbitan Dimsum Bond dan Kangaroo Bond
Thomas juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menerbitkan dua jenis obligasi global, yaitu Dimsum Bonds yang menggunakan denominasi renminbi China (RMB), serta Kangaroo Bonds yang menggunakan denominasi dollar Australia (AUD) pada tahun ini.
Meskipun demikian, rincian mengenai tenor atau jangka waktu kedua obligasi tersebut, beserta besaran imbal hasilnya (yield), tidak dijelaskan secara detail. Namun, ia memastikan bahwa penerbitan kedua obligasi global ini bertujuan untuk diversifikasi instrumen pembiayaan.
Selain itu, pada tanggal 23 Mei 2025, pemerintah juga telah berhasil menerbitkan Samurai Bond yang menggunakan denominasi yen Jepang (JPY) dengan nilai mencapai 103,2 miliar yen Jepang, atau setara dengan 725 juta dollar AS.
Samurai Bond tersebut diterbitkan dengan lima pilihan tenor, yaitu 3, 5, 7, 10, dan 20 tahun, dengan tingkat yield masing-masing sebesar 1,56 persen, 1,87 persen, 2,05 persen, 2,35 persen, dan 3,26 persen.
“Khusus untuk tenor 20 tahun, penerbitannya dilakukan dalam format Blue Bonds. Blue Bonds merupakan jenis penerbitan obligasi yang menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), dengan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kelautan, perairan, serta segala aspek yang terkait,” paparnya.
