JAKARTA, Nepotiz – Pemerintah sedang menyiapkan serangkaian strategi untuk menanggulangi fenomena kendaraan kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang marak dijumpai di jalan raya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahkan menargetkan Indonesia dapat terbebas dari truk ODOL mulai tahun 2026.
"Target utama yang ingin kita realisasikan adalah mulai tahun 2025, dan pada tahun 2026 serta seterusnya, kita sudah bebas dari kendaraan ODOL," ungkap beliau dalam Rapat Koordinasi mengenai kendaraan dan truk ODOL di Kantor Kementerian Koordinator IPK, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (6/5/2025).
Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto, menanggapi bahwa isu ini masih menjadi materi diskusi dan diyakini akan ada peta jalan (road map) terkait dengan kebijakan tersebut.
"Hari ini, juga sedang berlangsung pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tentunya akan menyusun road map. Sebab, kita tidak bisa langsung mengimplementasikan semuanya tanpa adanya roadmap," jelas Carmelita saat dijumpai di Menara Kompas, Jakarta, pada hari Jumat (23/5/2025).
Saat ini, Kadin Indonesia mengusulkan agar diprioritaskan terlebih dahulu jenis truk mana yang akan menjadi fokus penerapan kebijakan tersebut.
"Contohnya, apakah dari sektor semen, air, atau segmen industri lainnya, mungkin bisa dibuat tersegmentasi terlebih dahulu. Sebaiknya hal ini ditentukan oleh pemerintah, karena kami sendiri tidak dapat menentukan. Kami hanya berperan sebagai pemberi saran," imbuhnya.
Sebab, menurut Camelia, segala aspek perlu diperhitungkan dengan matang, mulai dari kondisi jalan hingga berat muatan truk itu sendiri.
