Kejagung Tangkap Bos Sritex Iwan Lukminto, Buntut Kasus PHK Massal?
Nepotiz, Jakarta – Perilaku Iwan Setiawan Lukminto menjadi perhatian khusus Tim penyidik Kejagung dalam beberapa waktu terakhir. Tim secara intensif melakukan pemantauan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) periode 2014-2023 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama.
Nepotiz, Jakarta – Aktivitas Iwan Setiawan Lukminto tak luput dari pengawasan Tim penyidik Kejagung dalam beberapa periode waktu. Tim terus memantau gerak-gerik Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tahun 2014-2023, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama.
Keberadaan sosok penting di balik perusahaan tekstil terkemuka di Asia Tenggara tersebut sempat terlacak di berbagai lokasi. "Pencarian serta identifikasi alat komunikasi yang diduga milik yang bersangkutan dilakukan di sejumlah tempat," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Pada akhirnya, penyidik berhasil menemukan keberadaan Iwan Lukminto di Solo. Penangkapan pun segera dilakukan pada Selasa malam, 20 Mei 2025. Dalam operasi ini, Kejaksaan Agung menerjunkan sekitar empat personel.
Setelah penangkapan, Iwan dibawa ke Kejaksaan Negeri Solo sebelum diterbangkan ke Jakarta. Di sana, ia menjalani masa transisi sekitar tujuh jam, mulai Selasa (20/5/2025) pukul 22.00 WIB hingga Rabu (21/5/2025) pukul 05.00 WIB. Sekitar pukul 07.00 WIB, barulah ia diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Adi Soemarmo.
Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Kejagung menyatakan telah menemukan bukti yang cukup.
Ketiga tersangka tersebut adalah DS (Dicky Syahbandinata) yang menjabat sebagai Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, serta Iwan Setiawan Lukminto (ISL) yang merupakan Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022.
"Terhadap ketiga tersangka, penahanan akan dimulai malam ini untuk 20 hari ke depan," ujar Qohar di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu malam, 21 Mei 2025.
Akibat tindakan melawan hukum tersebut, negara diduga mengalami kerugian finansial sebesar Rp692.987.592.188,00 dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi senilai Rp3.588.650.880.028,57.
Abdul Fickar Hadjar, seorang Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, mengapresiasi langkah Kejaksaan dalam menetapkan kasus kredit macet PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai kasus korupsi. Menurutnya, hal ini tepat karena kredit yang diberikan berasal dari bank-bank milik negara dan daerah, sehingga penggunaan dana tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara.
“Jika terjadi kredit macet, seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur perdata, dengan menyita aset untuk dikembalikan ke bank. Namun, karena bank yang terlibat adalah bank negara, bank daerah—Bank DKI dan BJB—maka kejaksaan memandang ini sebagai uang negara,” jelas Fickar saat dihubungi Liputanku, Kamis (22/5/2025).
Fickar menjelaskan bahwa dalam praktik umum, sengketa kredit antara perusahaan dan bank swasta biasanya diselesaikan melalui jalur perdata. Dalam sistem hukum perdata, perusahaan peminjam membuat *gross acte* atau pengakuan utang yang dapat langsung dieksekusi jika terjadi wanprestasi.
“Jika melibatkan pihak swasta, biasanya terikat oleh perjanjian yang dapat langsung dieksekusi. Istilahnya *gross acte*, pengakuan hutang. Begitu nilainya melampaui angka perjanjian, misalnya utang Rp2 miliar naik menjadi Rp3,5 miliar karena bunga, bank dapat meminta eksekusi langsung ke pengadilan,” terangnya.
Namun, dalam kasus Sritex, Kejaksaan berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan yang melibatkan pejabat internal bank, sehingga kasus ini masuk ke ranah pidana. Fickar menegaskan bahwa keputusan untuk menetapkan dua direktur bank sebagai tersangka adalah langkah yang tepat.
“Jika direktur bank tidak dituntut, kejaksaan tidak memiliki alasan kuat untuk menjerat Sritex dengan pasal korupsi. Namun, karena ada indikasi permainan antara direksi bank dan Sritex—perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kredit, namun diberikan pinjaman besar—maka unsur pidana masuk di situ,” ungkap Fickar.
Menurutnya, penuntutan terhadap pejabat bank mengindikasikan bahwa proses pencairan kredit yang diberikan kepada Sritex tidak berjalan sesuai prosedur yang seharusnya. Hal inilah yang membuka peluang bagi penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor.
“Oleh karena itu, jika tidak ada indikasi permainan, penyelesaiannya cukup dengan eksekusi aset. Namun, karena ada kolusi, maka wajar jika diproses sebagai tindak pidana korupsi,” pungkas Fickar.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, menyatakan penyesalannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ia berpendapat bahwa masalah ini tidak terlepas dari persaingan yang tidak seimbang antara industri tekstil Indonesia dan produk impor dari Tiongkok.
"Apabila benar terjadi korupsi, tentu sangat disesalkan. Menurut kami, hal ini merupakan dampak dari persaingan antara China dan Indonesia. Kami melihat bahwa persaingan dengan China sangat tidak adil," ujar Aloysius dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Menurutnya, masuknya produk tekstil dari Cina secara besar-besaran menekan industri dalam negeri, termasuk Sritex. Ia mengingatkan bahwa para pengamat dan pelaku industri telah lama meminta pemerintah untuk membatasi impor produk tekstil dari negeri Tirai Bambu tersebut.
"Dahulu, kami mengusulkan agar pemerintah mengurangi impor dari China, agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang dengan Indonesia," tegasnya.
Dalam kasus Sritex, terungkap bahwa pimpinan perusahaan diduga menyalahgunakan kredit dari sejumlah bank daerah dan bank milik negara. Dana pinjaman tersebut diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
"Ya, kemungkinan hal itu juga bisa terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Artinya, pinjaman dari bank tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan," jelas Aloysius.
Ia juga menilai bahwa dugaan korupsi tersebut memiliki dampak langsung terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di perusahaan tekstil raksasa tersebut.
"Saya kira hal tersebut merupakan akibat dari korupsi. Kondisi keuangan Sritex menjadi terganggu karena dana tidak digunakan untuk kebutuhan perusahaan, melainkan untuk hal-hal lain yang menyimpang dari tujuan perusahaan," ucapnya.
Aloysius berharap agar proses hukum terhadap petinggi Sritex ini dapat membuka praktik-praktik manajemen yang selama ini mungkin ditutupi oleh pihak internal perusahaan.
"Ya, kemungkinan besar begitu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu bisa jadi terjadi juga di tempat lain. Kebangkrutan perusahaan sering kali disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh para petingginya," tandasnya.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan komitmennya untuk terus mendalami kasus dugaan rasuah dari pemberian kredit perbankan kepada PT Sritex. Semua pihak yang diduga terlibat akan diperiksa.
"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kasus ini melibatkan dua bank. Bagaimana dengan bank sindikasi atau bank daerah lainnya, masih dalam proses pendalaman. Perkembangannya tentu akan kami sampaikan," ujar Qohar dalam keterangan yang diterima, seperti dikutip Kamis (22/5/2025).
Terkait potensi keterlibatan bank lain, Qohar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu jika ada indikasi. Menurutnya, jika ada alat bukti yang cukup, pihaknya akan mengejar pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan.
"Saya tegaskan, siapa pun yang terlibat dalam hal ini, tanpa memandang bulu, apabila alat bukti mencukupi, akan kami mintai pertanggung jawaban hukum," tegas Qohar.
Qohar menjelaskan bahwa pihaknya telah mempelajari seluruh prosedur yang ada. Ia meminta awak media untuk bersabar menantikan perkembangan selanjutnya.
"Jadi, rekan-rekan harap bersabar, ini kan baru penetapan tersangka. Nantinya, pasti akan kami buka seluas-luasnya," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berharap agar Kejagung dapat mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi tersebut. PPATK dapat dilibatkan untuk melacak siapa saja yang menikmati dana tersebut.
"Selanjutnya, saya juga meminta Kejagung dan PPATK untuk membuka seluruh aliran dananya, melacak siapa saja yang terlibat. Karena akibat kepentingan pribadi mereka, akibat ingin menyelamatkan diri sendiri, ribuan karyawan jadi kehilangan pekerjaan," jelasnya.
Sahroni juga menyoroti tindakan korupsi direksi Sritex yang mengkhianati kepercayaan ribuan buruh yang telah bekerja di sana selama ini.
"Kejahatan korporasi seperti ini harus ditindak tegas. Akibat keserakahan mereka, direksi Sritex, ribuan rantai kehidupan masyarakat menjadi terputus. Pabrik tutup, pekerja kehilangan penghasilan, keluarga mengalami kesulitan, anak-anak terpaksa putus sekolah. Ini adalah luka sosial yang nyata," ungkapnya.
"Mereka mengkhianati para pekerja yang telah memberikan keuntungan kepada mereka selama bertahun-tahun. Selama ini, mereka berpura-pura sedih, padahal mereka sendiri adalah pelaku utamanya. Drama yang memalukan," pungkasnya.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo. Ia menilai langkah Kejagung sebagai sikap berani dalam membongkar korupsi korporasi.
“Kami menghormati langkah berani Kejagung untuk membongkar praktik kejahatan korupsi di sektor Perbankan, karena mereka mendapatkan fasilitas kredit dengan nilai fantastis, namun perusahaan justru pailit,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).
Rudianto menilai kebangkrutan PT Sritex terasa janggal, mengingat perusahaan tersebut telah menerima banyak bantuan kredit.
“Terlebih lagi, banyak karyawan yang menggantungkan nasibnya di sana. Tiba-tiba, perusahaan bangkrut padahal ada banyak Bank yang memberikan fasilitas istimewa. Kami sebagai mitra Kejaksaan menyambut positif langkah berani Kejagung. Ini harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memonitor dan menyisir korupsi di sektor Perbankan,” tegasnya.
Politikus NasDem tersebut meminta Kejagung untuk mendalami apakah pailitnya PT Sritex benar-benar murni bangkrut atau ada unsur kesengajaan.
“Apakah murni bangkrut atau jangan-jangan ada kesengajaan untuk pailit, ini perlu didalami, apalagi ada hak karyawan yang belum diberikan, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai ini menjadi modus baru untuk menggerogoti kas bank kita,” pungkasnya.
Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan peran Iwan Lukminto dalam penyelewengan kredit dari bank daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan perusahaan justru dipakai untuk kepentingan pribadi di saat perusahaan terancam pailit pada 2021.
"Saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, melainkan disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya," kata Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Rabu (21/5/2025).
Qohar menjelaskan bahwa PT Sritex sempat mencatatkan keuntungan sebesar Rp1,24 triliun pada tahun 2020. Namun, hanya dalam kurun waktu satu tahun saja, perusahaan tersebut malah merugi hingga 1,08 miliar USD atau setara dengan Rp15,65 triliun.
Di ambang kebangkrutan, PT Sritex mendapatkan kredit dari bank daerah ratusan miliar, dan yang paling besar dari bank milik pemerintah yang terdiri dari Bank BNI, BRI, LPEI, mencapai Rp2,5 triliun.
Rinciannya, Bank Jateng sebesar Rp395.663.215.800; bank BJB Rp543.980.507.170; Bank DKI Rp149.007.085.018,57, lalu ada juga dari 20 bank swasta lainnya.
Dalam pemberian kredit tersebut, Direktur Utama Bank DKI, Zainudin Mappa, dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata, memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu dan tidak mematuhi prosedur dengan tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja.
"Karena hasil penilaian dari lembaga peringkat Kit dan Modis menyampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman TBK hanya memperoleh predikat BB min atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal, seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitor yang memiliki peringkat A," terang Qohar.
Pada akhirnya, PT Sri Rejeki Isman TBK dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan nomor perkara 2/PDT.SUS- homologasi/2024/PN Niaga Semarang.
Akibat pemberian kredit tersebut, PT Sritex dan anak perusahaannya terlilit utang hingga Rp3,5 triliun yang belum dibayarkan hingga Oktober 2024. Sementara, kerugian negara mencapai Rp692 miliar.
Atas perbuatannya, Kejagung menetapkan Iwan bersama dengan Zainudin Mappa dan Dicky Syahbandinata sebagai tersangka kasus korupsi dan disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebelumnya terjerat pailit. Putusan pailit tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, menandai berakhirnya perjalanan bisnis Sritex. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.665 karyawannya.
Keputusan PHK terhadap lebih dari 10 ribu karyawannya itu disampaikan oleh kurator kepailitan Sritex. Adapun, proses PHK dilakukan mulai 26 Februari 2025, terakhir bekerja pada Jumat, 28 Februari. Perusahaan ditutup pada 1 Maret 2025.
Informasi PHK disampaikan tim kurator kepada karyawan Sritex melalui surat bernomor 299/PAILIT-SSBP/1l/2025 yang diterbitkan 26 Februari 2025. Tim kurator terdiri dari Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.
"Memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit," seperti tertulis dalam poin 3 surat tersebut, Jumat 28 Februari 2025.
Informasi mengenai PHK di grup Sritex sudah beredar sejak Januari 2025. Hal itu ditandai dengan merumahkan 1.065 karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian, pada Februari 2025, terjadi PHK di 4 perusahaan grup Sritex lainnya. Berikut rinciannya:
PHK Januari 2025: PT. Bitratex Semarang 1.065 orang
PHK 26 Februari 2025: PT. Sritex Sukoharjo 8.504 orang, PT. Primayuda Boyolali 956 orang, PT. Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, PT. Bitratex Semarang 104 orang.
Dengan demikian, jumlah total PHK pada perusahaan grup Sritex mencapai 10.665 orang.
Perusahaan Sritex memiliki sejumlah divisi produksi antara lain *spinning, weaving, fabric*, dan *weaving*. Adapun, Perseroan memasok benang untuk pabrik tekstil ke Amerika Serikat, China, Spanyol, Argentina, Brasil, Jepang, dan Korea Selatan.
Selain itu, kain mentah Perseroan juga digunakan sebagai persediaan dan dikonsumsi secara luas baik di dalam maupun luar negeri. Sritex juga menyediakan bahan jadi dengan permintaan konsumen ke berbagai perusahaan tekstil seperti Turki dan China.
Tak hanya itu, Sritex juga menyediakan produk garmen *fashion* dan seragam. Sejak 1990-an, produk garmen seragam pernah menjadi unggulan Sritex. 33 negara telah memakai garmen seragam yang diproduksi oleh Sritex. Sritex menyediakan seragam untuk kebutuhan korporat, sekolah, dan lapangan kerja.
Sebelum mengembangkan empat divisi produksi itu, Sritex telah menempuh perjalanan panjang. Sritex didirikan oleh H.M Lukmindo sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo pada tahun 1966.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, Perseroan membuka pabrik cetak pertama yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyampaikan harapannya agar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap beroperasi. Dia juga meminta perbankan dan kurator kasus kepailitan Sritex dapat membahas secara serius hal tersebut.
Airlangga mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait Sritex pailit. Namun, dia berharap perusahaan tekstil raksasa itu tidak berhenti beroperasi.
"Tentu, kita mengapresiasi hukum. Namun, pemerintah meminta perusahaan tetap berjalan dan tidak ada penghentian operasional," kata Airlangga di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.
Dia turut meminta pihak perbankan selaku kreditur Sritex untuk dapat duduk bersama dengan kurator yang ditunjuk untuk menangani kepailitan perusahaan tersebut.
"Pemerintah sudah meminta kepada pihak kurator maupun perbankan untuk melakukan pembicaraan," ucapnya.
"Tentunya, kalau *going concern* itu pekerjanya akan terlindungi," imbuhnya.
Adapun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, menyatakan bahwa sebagai dampak dari PHK ini, pemerintah akan mencari pekerjaan baru bagi 10.965 karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Enggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan apa ini, kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ," ujar Noel kepada media, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Noel menuturkan bahwa para eks karyawan Sritex akan mendapatkan kesempatan kerja tanpa syarat dan tanpa batasan usia, serta tidak akan dipersulit dalam mendapatkan pekerjaan baru. "Dengan satu, tanpa syarat. Yang penting mereka mau bekerja, dan tidak dibatasi oleh umur," ujarnya.
"Enggaklah. Sudah kayak begitu. Jangan dipersulit. Hidup sudah susah. Jangan dipersulit lagi," ia menambahkan.
Selain itu, bagi karyawan yang ingin beralih dari sektor tekstil, pemerintah akan menyediakan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
"Mereka mau kerja. Ada sektor tekstil, dan juga kalau seandainya mereka mau alih pekerjaannya, bisa kita masukin di BLK," ujarnya.
Noel juga mengungkapkan bahwa pada Senin, 3 Maret 2025, ia akan mengunjungi pabrik Garut yang tengah membuka penerimaan tenaga kerja bagi 10.000 orang. Selain itu, Huawei juga dikabarkan akan membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang.
"Nah hari Senin, saya akan datang ke Garut di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan 10.000 (orang). Dan Huawei itu juga akan menerima, buka lapangan pekerjaan sekitar 30.000, begitu," ujar Noel.
Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebelumnya juga mengungkapkan bahwa mereka telah membuka opsi penyewaan alat berat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai aset pailit Sritex.
Kurator Sritex, Nurma Sadikin, menjelaskan bahwa opsi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai aset agar tidak mengalami penurunan.
"Kami, tim kurator, telah membuka opsi penyewaan alat berat guna meningkatkan harta pailit serta menjaga agar nilai aset tetap stabil," ujar Nurma dalam konferensi pers terkait Sritex di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Tim kurator juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk investor yang berminat, dan proses negosiasi tengah berjalan. Dalam dua minggu ke depan, kurator berencana untuk memutuskan siapa investor yang akan menyewa aset Sritex.
"Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa investor. Kurator akan menentukan investor yang akan menyewa aset Sritex," jelasnya.
Proses seleksi investor ini bukan hanya penting bagi kelangsungan perusahaan, tetapi juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Diharapkan langkah ini dapat membuka peluang kerja bagi karyawan yang sebelumnya terkena PHK, karena nantinya penyewa baru berpotensi merekrut mereka kembali," tambahnya.
