Wakil Ketua MPR RI, Bapak Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk melangkah maju dalam membangun ekonomi karbon sebagai sebuah model pertumbuhan nasional yang baru. Menurut beliau, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, seperti hutan, mangrove, dan lahan gambut, serta pengembangan sumber energi terbarukan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan pendapatan baru bagi negara.
Sumber pendapatan ini, lanjut Bapak Eddy, dapat diperoleh dari perdagangan karbon, pengembangan bisnis rendah karbon, serta penguatan komitmen pemerintah Indonesia untuk melanjutkan program dekarbonisasi secara nasional.
“Ekonomi karbon ini ibaratnya seperti menembak dua sasaran sekaligus dengan satu peluru. Ini merupakan pilar ekonomi baru di masa depan yang memiliki manfaat ganda, yaitu sekaligus menurunkan emisi karbon,” demikian pernyataan Bapak Eddy dalam keterangannya pada hari Kamis (22/5/2025).
Bapak Eddy juga menuturkan bahwa berbagai jenis pengembangan usaha rendah karbon, seperti hidrogen, amonia, dan CCS (Carbon Capture and Storage), memiliki dampak ekonomi positif yang sangat luas bagi Indonesia.
“Dalam hal pengembangan CCS, misalnya, kita akan mendapatkan keuntungan berupa investasi dalam jumlah besar, transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan untuk menyerap karbon baik dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Bapak Eddy.
“Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia. Oleh karena itu, negara-negara yang membutuhkan tempat penyimpanan karbon, seperti Jepang, Korea, Singapura, dan lain-lain, sangat tertarik untuk berinvestasi di sektor CCS di Indonesia,” jelasnya.
Bapak Eddy meyakini bahwa dengan memaksimalkan potensi ekonomi karbon, hal ini akan menjadi sumber pendapatan negara baru yang cukup signifikan di masa mendatang.
“Pengembangan CCS, perdagangan karbon, dan hibah karbon hanyalah sebagian kecil dari ekonomi karbon yang perlu dikembangkan agar Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang baru. Pendapatan ini dapat berasal dari pajak transaksi karbon, jasa penyimpanan karbon, atau industri pendukung lainnya dari bisnis karbon rendah,” imbuh Bapak Eddy.
Bapak Eddy menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi dan mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon di Indonesia. Beliau juga menyampaikan akan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi hijau, termasuk melalui dukungan terhadap regulasi yang relevan.
“Sebagai pimpinan MPR, saya mendukung penuh pertumbuhan kegiatan ekonomi baru dari sektor karbon di Indonesia. Bahkan, saya juga akan mendorong agar berbagai inisiatif rendah karbon di sektor migas akan masuk ke dalam revisi Undang-Undang Migas, yang Insya Allah akan kami bahas di DPR dalam waktu dekat,” pungkasnya.
